Respati Ahmad Ardi selaku Wali Kota Surakarta mendorong percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah kecamatan guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, saat ini Kota Solo masih membutuhkan sekitar 45 unit SPPG untuk mencukupi target yang telah ditetapkan pemerintah.
Respati mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Deputi Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo dalam mewujudkan program makan bergizi gratis bagi masyarakat.
“Kita akan berperan sebagai pendamping setelah tadi mendapat arahan dari Pak Deputi BGN. Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo tentang makan gratis,” ujarnya dalam pertemuan di Balai Kota Solo pada Selasa (22 /4/2025).
Kunjungan kerja dari Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Irjen (Purn) Suardi Samiran ke Solo pada tanggal tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Suardi menyatakan bahwa masyarakat juga diberikan peluang untuk mendirikan SPPG secara mandiri. Ia menuturkan bahwa meskipun antusiasme warga cukup tinggi, beberapa calon mitra belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
“Untuk menambah jumlah dapur MBG, masyarakat diberikan kesempatan membentuk SPPG secara mandiri. Namun, beberapa masih terkendala dalam pemenuhan syarat. Bila semuanya sudah sesuai ketentuan, tidak akan ada masalah,” ungkap Suardi.
Salah satu kendala yang umum ditemui adalah keterbatasan perlengkapan dapur. Misalnya, beberapa pihak telah membangun dapur, tetapi belum memiliki peralatan makan yang memadai. Oleh karena itu, Suardi menegaskan bahwa mitra harus memastikan semua aspek terpenuhi, mulai dari bangunan yang sesuai standar higienis hingga perlengkapan dapur, alat masak, dan alat makan. Selain itu, lembaga yang bersangkutan juga perlu memiliki rekening dan NPWP resmi.
Respati menambahkan bahwa mitra yang ingin membangun SPPG harus menyiapkan dana minimal sebesar Rp 700 juta. Ia menegaskan pentingnya kesiapan anggaran karena pelayanan ini menyasar masyarakat luas.
“Standar dana itu wajib karena ini layanan ke masyarakat. Untuk mitra mandiri harus ada standar dana,” jelasnya. Ia juga membantah klaim bahwa biaya dapur bisa mencapai Rp 1,5 miliar hanya untuk peralatan.
Lebih lanjut, Respati menyatakan pihaknya siap membantu UMKM yang berminat menjadi mitra. Ia bahkan akan mengkoordinasikan agar pelaku UMKM yang belum memenuhi kuota minimal 3.000 dapat digabungkan secara kolektif. “Nanti saya tugaskan Hipmi menyatukan UMKM yang kapasitasnya masih kecil agar tetap bisa berpartisipasi dalam program MBG ini,” tutupnya. (IND/SAN)
